Energi Terbarukan Prioritas Pemerintah, BP Batam Siapkan PLTS

(Ilustrasi Panel Surya. Dok. Foto: Electrec.co)

Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan salah satu fokus Presidensi G20 Indonesia tahun ini, dan transisi menuju energi bersih terbarukan menjadi agenda bersama negara-negara G20. Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan langkah-langkah dalam mempelopori agenda transisi menuju green, renewable energy. 

Sebut saja pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Tol Bali-Mandara, yang dimulai pada Maret 2022 lalu. PLTS yang merupakan kerja sama antara PT. Bukit Asam dan PT. Jasa Marga tersebut saat ini telah resmi beroperasi dan siap menjadi salah satu suguhan ajang G20 di Bali sebagai tanda keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memotori transisi energi dunia. 

(PLTS di Tol Bali-Mandara telah beroperasi sejak akhir September 2022. Dok. Foto: Kompas)

Tak mau kalah, PT. PLN (Persero) juga turut andil memeriahkan rangkaian acara KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) G20 di Bali dengan memulai pemasangan panel surya di atap gedung atau perumahan. Bahkan, PLTS Hybrid Nusa Penida yang pembangunannya resmi dimulai oleh PT. PLN pada Februari 2022 lalu saat ini telah mencapai progres lebih dari 80 persen. PLTS Hybrid Nusa Penida diperkirakan akan menghemat konsumsi BBM sebesar Rp 19,4 triliun per tahunnya. 

Sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi dan kebutuhan besar akan energi, Batam pun dapat memulai turut andil dalam agenda transisi energi dunia, terutama dengan dukungan dari Pemerintah Pusat. Dalam kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi beberapa waktu lalu, Tim Komisi Keamanan Kementerian PUPR, Aries Firman menjelaskan fokus pemerintah tersebut. 

(Kepala Pusat Pengembangan KPBPB dan KEK, Irfan Syakir, bersama Dr. Aries Firman dari Tim Komisi Keamanan Kementerian PUPR saat meninjau Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi 15/09/2022 lalu. Dok. Foto: BP Batam)

”Pemerintah sepakat mendukung energi terbarukan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, salah satunya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung,” jelas Aries.

Kunjungan Kementerian PUPR tersebut, lanjut Aries, dilakukan dalam rangka percepatan Proyek Strategis Nasional PLTS Skala Besar di Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi, khususnya untuk mengetahui kondisi awal kedua bendungan sebelum digunakan sebagai PLTS terapung, sekaligus memetakan potensi kendala pada kedua waduk. 

Aries berpesan bahwa kondisi bendungan harus tetap dijaga, serta bahwa setelah rampung nanti, PLTS dan bendungan harus saling menguntungkan satu sama lain, mengingat utamanya Waduk Duriangkang merupakan tulang punggung air bersih di Batam. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan KPBPB dan KEK selaku Ketua Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPB, Irfan Syakir Widyasa, mengatakan kunjungan tersebut dapat menghasilkan gambaran lengkap sebagai bekal untuk mengintensifkan rapat mulai Oktober 2022 ini. 

“kapasitas energi yang akan dihasilkan, tentunya kami akan meminta rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR, memperhatikan aspek keselamatan Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi” tutup Irfan Syakir.

Bagikan: